Saturday, 28 September 2019. 11:19 am

ERA JOKOWI ERA KRITIS

ERA JOKOWI ERA KRITIS
Oleh: Dr. M.D. La Ode, M.Si
Ahli Politik Etnisitas

A. Pengantar
Judul tulisan ini ERA JOKOWI ERA KRITIS fokus pada perkiraan periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki pemerintahannya periode 2019-2024 yang bermuatan konflik politik dimensional horizontal dan vertikal. Dimensi konflik horizontal ditandai dengan tersulutnya konflik antaretnis mungkin antara Pribumi dengan kelompok etnis Cina Indonesia (ECI). Di belakangnya pasti ada keterlibatan peran Cina Komunis. Sedangkan dimensi konflik politik vertikal tersulutnya konflik antara pemerintah RI dengan rakyat.
Kedua dimensi konflik politik ini jika terjadi sangat dahsyat dan dapat diperkirakan Jokowi tak dapat menyelesaikannya karena bobot tugas aparatus Keamanan Nasional (Kamnas) yakni TNI, Itelijen, dan Polri sudah terlalu berat sehingga memungkinkan ketiga institusi Kamnas itu akan keberatan menumpas rakyat hanya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan Jokowi yang sejak semula memang undercapability untuk memimpin NKRI.
B. Dimensional Konflik politik antaretnis

Do.net.

Dewasa ini sumber konflik antaretnis sudah sangat kental terpantau dan mendesak untuk tersulut. Namun masih dapat dibendung oleh aparatus Kamnas. Cliford Geertz menulis dalam bukunya berjudul Masyarakat Tua Negara Baru (New State Old Society), bahwa sumber konflik di Indonesia terdiri dari riligion, region, race, assumedblood ties, and customs. ECI sesungguhnya adalah kelompok etnis Non Pribumi dan Non Bangsa Indonesia. Namun karena ECI menguasai ekonomi nasional, akibat kesalahan pemerintah RI mengambil kebijakan berpihak kepada ECI dengan cara memuliakan ECI dan menghinakan Pribumi atau Bangsa Indonesia di hapan ECI, khususnya di Era Jokowi, ini benar benar membuat Bangsa Indonesia meradang dalam perspektif teori Geertz Assumedblood Ties itu. Pribumi Indonesia yang mendiami geopolitik dari Sabang sampai Merauke semuanya memiliki Assumedblood Ties dari Geertz itu. Sedangkan dengan ECI dalam kaitan politik etnisitas tidak ada Assumedblood Ties Geertz itu. Toch Jokowi tak memuliakan Pribumi melainkan memilih memuliakan ECI. Kasus kerusuhan Papua bukti bagwa Jokowi memuliakan ECI. Provokator ECI Veronica Lam, hingga saat ini tidak diapa apakan. Sebaliknya jika Pribumi yang melakukan kritik karena perspektif nasionalisme Jokowi keliru, langsung menumpas aktivis nasionalis Pribumi. Kebijakan Jokowi seperti itu dalam perspektif sumber konflik Geertz itu, membuat sumber konflik politik baru yang kelak berbalik membentuk satu kekuatan politik dahsyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi. Ada beberapa kekuatan di situ? Kekuatan politik pertama, yakni polilitik etnisitas yang merasakan kejengkelan kesumat karena merasa dihinakan oleh Presidennya. Kekuatan politi kedua, yakni politik agama Islam. Sedangkan agama agama Khong Hu Cu, Protestan, Katolik, Hindu, Budha akan berkolaborasi dengan Pemerintahan Jokowi bagai era Kolonial dahulu. Islam akan melakukan perlawanan karena menjadi pihak yang sangat terhinakan dalam Era Jokowi. Padahal tanpa dukungan suara ummat Islam mustahil Jokowi terpilih jadi Presiden RI periode 2019-2024.
Akibat perasaan terhinakan itu maka Pribumi dan Ummat Islam sangat memungkin membangun kekuatan politik untuk melakukan protes keras terhadap Pemerintahan Jokowi dengan slogan Jihad untuk meraih derajad kemuliaan yang dahulu tanggal 17 Agustus 1945 sudah diraih. Namun di Era Jokowi derajad itu kembali ke titik nol. Hal ini akan didorong oleh semangat anti Komunisme sebagaimana yang telah diamanatkan oleh TAP MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966 tentang larangan Komunisme di seluruh wilayah yurisdiksi di NKRI. Dari paham itulah maka lahir slogan “Pancasila harga mati”. Kini slogan itu tampaknya sengaja diabaikan Pemerintahan Jokowi. Kehadiran Cina Komunis di Indonesia dengan ideologi modern socialism dari Xi Jinping adalah indikator akomodatif Pemerintahan Jokowi terhadap ideologi haram-kafir Komunisme menekan ideologi Pancasila di Negara Pancasila. Betapa tidak! Dewasa ini persuasif Komunisme Cina itu sangat kuat di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa ideologi Komunisme sudah tidak ada lagi. Untuk apa takut dengan Komunis? Astaghfirullah…ideologi Xi Jinping Modern Socialism itu murni ideologi Komunisme. Ideologi ini tampil dalam wujud One State Two Ideology: Socialism-Communism dan Capitalism. Tampak wajahnya kapitalisme tetapi hatinya adalah Komunisme. Kalau bukan alumnus terbaik penataran kewaspadaan nasional memang tidak mengerti susupan ideologis Cina Komunis itu. Dalam pada itu, sasaran massa pertama adalah kelompok ECI yang selama ini selalu meneror pemerintahan Jokowi. Teror terbaru dilontarkan oleh Djarum akan menghentikan semua kegiatan pelatihan Bulu Tangkis yang didirikan sejak tahun 1969 itu. Teror itu dilontarkan secara arogan setelah KPAI menemukan pelanggaran UU perlindungan anak yang dilakukan Djarum, yakni iklan rokok ditempelkan di dada semua anak yang ikut audisi Bulu Tangkis dan latihan bulu tangkis. Mengapa sikap arogan itu dilakukan oleh Djarum? Karena ada indikator Pribumi kere! Dari situlah timbul rasa arogansi ECI kepada Pemerintahan Jokowi yang selama ini memang terkesan memanjakan dan memuliakan ECI di hadapan Pribumi dan ummat Islam yang pada kere! Kondisi konflik sosial politik itu hanya tinggal tunggu faktor pemantik saja.

C. Konflik vertikal
Dimensional konflik vertikal ini ada beberapa aspek konflik yang kelak menimbulkan instabpolkamnas terburuk. Dimensional konflik ini terdiri dari disintegrasi politik nasional. Kemungkinan pertama, semua provinsi akan menarik konsensusnya dalam NKRI. Dalam negara demokrasi pilihan seperti ini dipandang selalu mungkin. Cobtoh Australia dgn referendum, Inggris, Katalan, Spanyol dengan referendum, Inggris dengan Brexitnya, Quibec, Canada dengan referendumnya. Pilihan ini kemungkinan besar didorong oleh faktor kejengkelan kesumat rakyat di daerah terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang hanya memakmurkan Non Pribumi ECI dari pada Pribumi sebagai penguasa sah NKRI. Kemungkinan kedua, meluasnya separatisme dan berhasil melepaskan diri dari NKRI. Kini yang sudah siap infrastruktur politiknya untuk lepas dari NKRI adalah Aceh, Papua, dan RMS juga dalam waktu sebentar bisa terbentuk. Ketiga daerah ini jika berhasil lepas dari NKRI karena alasan ketidak adilan Pemerintah tidak bisa dihalangi oleh Pemerintah RI untuk melepaskan diri dari NKRI. Alasannya mereka ikut bagian integral NKRI untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera, lebih makmur, dan lebih adil dari pada ketika berdiri sendiri sendiri dahulu kala. Namun kini faktanya terjadi sebaliknya sebagaimana yang menjadi tujuan asal mula terjadinya negara yaitu toto tentrem kerto raharjo dan gemah ripah loh jinawi atau dalam istilah Yuni Endam Onia atau the good life dalam bahasa Inggris. Jadi alasan apa yang mendorong untuk tetap dalam bagian integral NKRI? Kemungkinan ketiga, NKRI menggunakan hukum Islam dengan kata lain NKRI menjadi negara Islam. Bagi Ummat Islam Indonesia jika diamati dari perspektif psikologi politik, untuk menjadikan Negara Islam Indonesia sangat mudah. Malam ini mereka bersepakat mendeklarasikan Negara Islam Indonesia, maka besok harinya Indonesia sudah menjadi Negara Islam. Kemungkinan keempat, ECI dan Cina Komunis membiayai politisi untuk memecah Indonesia menjadi tiga negara yakni Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Cina Komunis dalam sejarah politik berpengalaman memecah negara lain menjadi lebih dari satu negara. Di antaranya Korea menjadi Korsel dan Korut; Vietnam menjadi Vietnam Selatan dan Vietnam Utara; Cina menjadi Cina Komunis dan Taiwan sebagai Cina Nasionalis-Kapitalis. Sekarang Jokowi membuat lagi konflik politik nasional yang bersifat dimensional. Pemberantasan korupsi dan perlindungan korupsi dijalankan secara simultan. Polisi dan militer dibuat konflik melalui kebijakan sinergitas. Akibatnya militer menjadi alat Polisi dalam menyelesaikan segala macam gangguan kamtibmas yang sesungguhnya menjadi tupoksi polisi. Di samping itu ada kesan bahwa telah membalik status Polri di era Orba yang bergabung di dalam ABRI. Kini dengan kebijakan sinergitas Polri-TNI, TNI menjadi seperti berada di bawah kontrol Polri. Bahkan ada komentar bahwa Panglima TNI jadi Wakapolri. Ini juga sumber konflik di Indonesia untuk era 2019-2024 periode kedua Jokowi.

D. Trium Virat harus tangguh
Kondisi sosial politik dalam negeri yang mungkin kelak dipicu oleh dimensional konflik horizontal dan dimensional konflik vertikal tentu tidak mudah diselesaikan oleh otoritas sipil pimpinan Jokowi yang secara nyata dikontrol oleh ECI dan Cina Komunis sangat merugikan posisi kedaulatan NKRI. Dengan demikian maka periode 2019-2024, Jokowi berhadapan dengan kondisi instabpolkamnas terburuk yang mengkhawatirkan kedaulatan NKRI. Kondisi sosial politik ini menggugah intelektual politik untuk berpikir menurut arahan filsafat politik. Untuk apa gunanya negara didirikan dalam wadah berdaulat.
Dalam rangka menyelamatkan NKRI, hanya ada satu pilihan yang tepat untuk menemukan solusi komprehensif yaitu menggunakan Trium Virat yang beranggotakan Menhan RI, Mendagri RI, dan Menlu RI. Kini Trium Virat itu hampir lumpuh karena hanya tersisa satu kekuatan utuh nasionalisme NKRI, yakni Menhan RI. Sedangkan Mendagri RI tidak memiliki kompetensi menata politik dalam negeri. Selama hampir 5 tahun politik dalam negeri di bawah kontrol Tjahjo Kumolo rusak total. Tjahjo Kumolo lebih mengedepankan ECI dari pada Pribumi. Lihatlah, Pho An Thuy pengkhianat namun diberikan tempat terhormat di TMII. Begitu pula dengan politik luar negeri di bawah kontrol Retno Marsudi juga sangat lemah. Bahkan cenderung menjadi corong Cina Komunis. Oleh karena itu anggota Trium Virat itu, agar diperhatikan Jokowi dengan harapan memiliki ketetapan hati menurut politik NKRI untuk menempatkan Trium Virat yang full nasionalism Indonesia. Bukan nasionalisme “tempe tahu” dan “nasionalisme komisi 2 sen USD/barrel BBM”.

Jarrakpos./habil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *